Kekuatan Indonesia sejatinya terletak di desa, hal ini dikarenakan secara jumlah, Indonesia memiliki setidaknya 80.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Secara potensi, 80.000 desa tersebut memiliki beragam potensi lokal yang dapat digunakan untuk  menopang kekuatan ekonomi, sosial dan budaya nasional. Potensi desa yang dimiliki wajib dikelola secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan potensi desa juga harus dilakukan secara inovatif agar mampu menciptakan perubahan desa ke arah yang lebih baik. Perubahan desa ke arah yang lebih baik memang membutuhkan proses yang panjang, kedisiplinan serta sinergisme antara masyarakat serta aparat pemerintah desa dalam melaksanakan serta mewujudkan rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam perubahan desa bukan hanya berada pada pundak pemerintah desa saja, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh masyarakatnya. Terdapat beberapa contoh desa yang berhasil melakukan perubahan terhadap desanya menuju kearah yang lebih baik diantaranya yaitu Desa Kassi, Desa Pattanettang, Desa Detusoko Barat dan Desa Labuhan Haji.

Desa Kassi yang terletak di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang berhasil melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan adalah Desa Kassi yang sebelumnya masyarakatnya masih sering buang air sembarangan, saat ini berhasil memperoleh sertifikat Open Defecation Free (ODF) yang artinya adalah menjadi salah satu daerah yang dinyatakan bebas dari buang air sembarangan. Keberhasilan ini diinisiasi oleh Murniati selaku Kepala Desa Kassi, perubahan yang beliau lakukan terhadap Desa Kassi diawali dengan survey kepada masyarakat, hasilnya adalah banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tingkat kesehatan karena masyarakat sering mengidap penyakit pencernaan seperti diare. Beliau kemudian memasukkan program terkait pembangunan jamban keluarga di Desa Kassi agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan buang air sembarangan. Selain itu beliau juga aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat serta edukasi terkait pentingnya buang air pada tempatnya. Tidak berhenti disitu, perubahan terus dilakukan oleh Ibu Murniati terhadap Desa Kassi, salah satu yang sangat membanggakan adalah dengan berhasilnya Desa Kassi memperoleh sertifikat sebagai desa dengan pengelolaan keuangan terbaik se-Kabupaten Jeneponto. Kunci dalam keberhasilannya ini adalah dengan mengelola anggaran dana desa sebagaimana mestinya dan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Beliau juga mengungkapkan bahwasanya tidak boleh ada kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi, dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan agar mampu menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat desa untuk ikut berperan aktif dalam merubah desa menuju arah yang lebih baik.

Desa Pattanetteang juga berhasil melakukan perubahan. Desa yang berada pada Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan ini berhasil membangun desa dengan menggunakan data informasi digital berbasis spasial. Lukman selaku Kepala Desa Pattanetteang menuturkan bahwa ketersediaan data ini merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan suatu desa, jika data tidak tersedia maka arah kebijakan dan perencanaan desa akan berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Usaha Lukman dalam menyediakan data inipun mulai berbuah hasil, ketika Desa Pattanetteang berhasil menanggalkan status desa tertinggalnya pada tahun 2016 silam. Desa yang pada awalnya menjadi desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Bantaeng, kini berhasil menjadi desa berkembang dan bahkan saat ini tengah mengembangkan produk lokalnya sendiri yaitu sirup aren. Ketersediaan data ini menjadi penting agar arah kebijakan dan perencanaan desa bisa menjadi lebih sistematis, terintegrasi dan mencari potensi desa yang belum dioptimalkan. Adapun data yang disediakan Desa Pattanetteang dalam menyokong perubahan desanya yaitu data spasial, data sosial dan data sektoral. Selain penyediaan data, Lukman selaku Kepala Desa juga aktif bersama aparat pemerintah desa dalam melakukan kajian terhadap kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten seperti RPJMN, RPJMP dan RPJMD agar kebijakan yang diterapkan di Desa Pattanetteang dapat selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Selanjutnya Desa Labuhan Haji yang berada di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil melakukan perubahan desa. Perubahan ini diinisiasi oleh Ibu Sri Yulyana selaku Ketua Kelompok Konstituen Desa Labuhan Haji dan Kader Posyandu, beliau aktif melakukan advokasi serta sosialiasi di berbagai forum untuk menyuarakan hak dan perlindungan terhadap perempuan. Seiring berjalannya waktu, advokasi serta sosialisasi untuk menyuarakan pentingnya perlindungan serta hak perempuanpun akhirnya melahirkan suatu Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa No.4 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan inipun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Labuhan Haji mengingat permasalahan perempuan rawan terjadi di Desa Labuhan Haji seperti kasus trafficking, pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak tantangan yang dihadapi oleh Ibu Sri Yulyana dan rekan-rekan dalam mewujudkan cita-cita mulia ini, namun dengan kegigihannya akhirnya aturanpun berhasil ditetapkan.

Selain ketiga desa diatas, juga terdapat Desa Detusoko Barat yang berhasil melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi pada Desa Detusoko Barat yang berada di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah dengan inovasi pemberdayaan desa yang diterapkan. Inovasi pemberdayaan desa terlihat dengan pembuatan BUMDes Au Wula yang memiliki dua unit usaha yaitu usaha berupa perdagangan dan pariwisata. Tidak hanya itu, BUMDes Au Wula ini juga sudah memiliki platform digitalnya sendiri untuk kedua unit usaha tersebut, dimana dapurkita.bumdesmart.id untuk unit usaha perdagangan dan decotour.bumdeswisata.com untuk unit usaha pariwisata. Potensi yang saat ini tengah dikembangkan oleh Desa Detusoko adalah inovasi dalam produk unggulan desa, agrowisata dan pengembangan marketplace desa. Ferdinandus Watu selaku Kepala Desa Detusoko juga mengembangkan perubahan desa menuju digitalisasi seperti kolaborasi yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk platform pasar online bernama “Pasar Online Desa”. Bukan hanya itu, BUMDes Au Wula juga tengah bekerja sama bersama Bank NTT untuk mengaplikasikan transaksi digital, harapannya transaksi digital ini bisa menjadi solusi sistem pembayaran di masa pandemi serta salah satu langkah besar menuju digitalisasi di NTT. Ferdinandus Watu juga menuturkan bahwa BUMDes Au Wula saat ini bekerja sama dengan 8 desa dari 3 Kecamatan untuk memenuhi kebutuhan produk yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh Desa Detusoko. (DZL)

 

Artikel ditulis berdasarkan Webinar Menari Dengan Tabuhan Gendang Sendiri : Penggerak Perubahan Dari Desa tanggal 17 Desember 2020