Pemerintah Indonesia saat ini cukup serius dalam menyukseskan tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau yang sering kita sebut dengan Sustainable Development Goals. Berdasarkan data UNICEF tahun 2016, SDGs yang diterapkan di Indonesia diyakini bahwa pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari anak-anak. “Pemerintah Indonesia saat ini juga mengusung prinsip no child is left behind sehingga seluruh upaya pembangunan pasti turut memikirkan kepentingan anak Indonesia” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pembangunan di desa saat ini menjadi prioritas utama Indonesia, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan membangun masyarakat desa menjadi lebih baik. Kementerian Desa PDTT menerbitkan buku mengenai SDGs Desa, untuk menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam membangun desanya secara menyeluruh termasuk membangun desa yang ramah anak. Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak di desa menjadi bagian penting dalam pembangunan desa berdasarkan SDGs Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT.

Pada dasarnya seluruh kebutuhan perkembangan anak di desa harus terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya, untuk itu masyarakat dituntut memahami kebutuhan perkembangan anak usia dini baik itu pemenuhan kebutuhan perkembangan umum maupun pemenuhan kebutuhan perkembangan yang bersifat khusus. Saat ini Indonesia, terutama di desa, masih mengalami banyak permasalahan terkait anak dan bisa dikatakan desa masih belum ramah terhadap anak. Seperti permasalahan kesehatan anak seperti gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini terutama di wilayah desa.

Berdasarkan Seminar Nasional yang diselenggarakan PP Aisyiyah bersama Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) di Jakarta, 26 Februari 2021 lalu disebutkan bahwa angka gizi buruk dan stunting di Indonesia mencapai 30% dan 30,8%, angka ini masih sangat jauh dari toleransi WHO untuk gizi buruk yaitu 10% dan untuk stunting 20%. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius yang harus diselesaikan oleh Indonesia.

Permasalahan serius selanjutnya yaitu, berdasarkan laporan dari BPS tahun 2020 sebanyak 1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan usia dini hal ini juga menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Selain dua permasalahan tersebut masih banyak permasalahan anak lainnya di Indonesia seperti kejahatan seksual terhadap anak, mempekerjakan anak di usia dini dan lain-lain.

Pemerintah bersama petinggi desa juga akan menyediakan Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), Pelayanan Akta Kelahiran, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Informasi Ramah Anak, dan Forum Anak sebagai wadah partisipasi bagi anak. Berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan terhadap anak dan mampu mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030.

Sebagai generasi penerus bangsa, seluruh permasalahan terhadap anak harus dapat diselesaikan oleh pemerintah dan Desa Ramah Anak merupakan solusi pasti dalam penyelesaian masalah tersebut. Desa Ramah Anak adalah desa yang peduli terhadap anak dengan berbagai fasilitas yang nyaman dan aman untuk anak. Desa Ramah Anak akan banyak memberikan pengalaman kepada anak tentang alam secara fisik, memahami bagaimana makanan yang sehat dan mengalami proses pertumbuhan makanan tersebut, memahami budaya yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dan banyak pengalaman yang akan mereka dapatkan diluar pembelajaran formal di bangku pendidikan sekolah.

Sumber:

Badan Pusat Statistik, 2020

Hasbi, M. (2014). Model Pengembangan Desa Ramah Anak.

Kartinah, E. (2020, 02 27). Angka Stunting di Indonesia Masih Lebih Tinggi dari Toleransi WHO. Retrieved from Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/humaniora/292779/angka-stunting-di-indonesia-masih-lebih-tinggi-dari-toleransi-who

PPPA, K. (2016, 02 23). Menteri PP-PA Tekankan Pentingnya Kampung Ramah Anak. Retrieved from Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/468/menteri-pp-pa-tekankan-pentingnya-kampung-ramah-anak