Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 39,1% desa di seluruh Indonesia tercatat mengalami bencana alam sepanjang periode 2024 hingga Mei 2025. Angka ini cukup mengagetkan sekaligus menjadi alarm bagi siapa pun yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata perdesaan. Artinya, dari sekitar 83 ribu desa dan kelurahan di Indonesia, empat dari sepuluh desa dan kelurahan tercatat mengalami kejadian bencana dalam periode yang relatif singkat.
Dari seluruh jenis bencana yang tercatat, bencana banjir menempati posisi teratas. Data BPS menunjukkan bahwa 18,3% desa mengalami bencana banjir setidaknya sekali dalam periode tersebut, jauh melampaui jenis bencana lain seperti tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, hingga angin puting beliung. Salah satu penyebab utamanya adalah curah hujan Indonesia yang tergolong tinggi secara global, yang menempati posisi kesepuluh dunia dengan rata-rata curah hujan tahunan mencapai 2.702 mm.
Mengapa Desa Wisata Lebih Rentan?
Desa wisata di Indonesia banyak tumbuh di kawasan berisiko tinggi seperti lereng gunung, tepian sungai, dan garis pantai juga lokasi yang menarik wisatawan, tetapi juga rawan bencana. Kajian di Desa Korleko Selatan, Lombok Timur, mengidentifikasi abrasi pantai dan risiko kecelakaan laut sebagai ancaman nyata bagi kawasan wisata pantai sehingga strategi mitigasi akan lebih efektif jika pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat, dan wisatawan berkolaborasi dalam pencegahan maupun penanganan darurat bencana.
Bukan hanya bencana fisik yang mengancam. Guncangan bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 juga membuktikan betapa rentannya organisasi pengelola desa wisata tanpa fondasi ketahanan yang kuat. Studi Desa Wisata Pentingsari, Sleman, menemukan sektor pariwisata membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dibandingkan sektor lain akibat pandemi Covid-19, namun destinasi yang memiliki resiliensi organisasi tinggi mampu bertahan dan bangkit lebih cepat, dengan faktor pembentuk meliputi sumber daya manusia, proses kerja, dan jejaring.
Pemerintah Mulai Bergerak, tapi Beban Ada di Tangan Pengelola
Menyadari besarnya risiko ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerbitkan modul mitigasi bencana bagi destinasi wisata. Modul tersebut mencakup topik keselamatan wisatawan, penanggulangan kebencanaan, hingga pengelolaan pengunjung destinasi, dan dirancang sebagai rujukan praktis bagi pemerintah daerah serta pengelola desa wisata. Langkah serupa juga terlihat di kawasan Borobudur Highland, Purworejo, dimana Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menggelar sosialisasi keselamatan yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga penanggulangan bencana, PMI, hingga pengelola desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata, dengan penegasan bahwa aspek keselamatan bukan sekadar pelengkap melainkan bagian utama pengelolaan destinasi.
Namun regulasi dan modul dari pusat tidak akan berarti banyak tanpa aksi konkret di tingkat desa. Sejumlah kajian lapangan memberi gambaran langkah-langkah yang bisa ditiru, diantaranya:
- Pemetaan potensi ancaman sejak dini. Pemetaan daerah rawan bencana menjadi langkah penting untuk mengenali potensi ancaman dan menentukan prioritas mitigasi sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan informasi risiko yang jelas, pengelola dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian serta menentukan bentuk mitigasi yang sesuai. Sebagaimana diterapkan di Desa Wisata Biting, Ponorogo, program penguatan kapasitas diawali dengan pemetaan daerah rawan bencana sebelum dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan tanggap bencana dan simulasi penanggulangan.
- Pembentukan satuan tugas kebencanaan. Program yang sama merekomendasikan desa membentuk satuan tugas kebencanaan, mengembangkan keterampilan tanggap bencana, menggelar simulasi penanggulangan, dan melakukan evaluasi berkala atas kegiatan mitigasi, sebuah siklus yang tidak berhenti sekali jalan, melainkan terus diperbarui.
- Pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur mitigasi. Pemanfaatan dana desa untuk kebutuhan mitigasi memungkinkan desa menyediakan infrastruktur dan sarana pendukung yang diperlukan untuk mengurangi risiko serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Bentuk pemanfaatannya dapat mencakup pembuatan peta potensi rawan bencana, pembangunan jalur evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, kegiatan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan. Penunjuk jalur evakuasi yang jelas dan mudah terlihat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, merupakan salah satu sarana penting untuk membantu masyarakat menentukan arah evakuasi ketika terjadi keadaan darurat.
Gambar 1. Petunjuk Jalur Evakuasi Sebagai Salah Satu Sarana Mitigasi Bencana
Sumber: BPBD Kabupaten Trenggalek, 2023
- Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi berbasis masyarakat dengan mengurangi potensi risiko yang berasal dari kondisi lingkungan. Pengalaman Desa Wisata Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan secara berkelanjutan dapat berkontribusi dalam mengurangi potensi bencana di kawasan objek wisata. Praktik tersebut juga menunjukkan bagaimana pengelolaan lingkungan dapat berjalan selaras dengan upaya pengembangan destinasi wisata yang aman terhadap bencana.
- Pembangunan jejaring lintas pihak. Pembangunan jejaring lintas pihak penting untuk memperkuat kapasitas pengelola dalam menghadapi risiko bencana karena kesiapsiagaan membutuhkan koordinasi dan pembagian peran antara berbagai pihak. Pemerintah desa, pengelola wisata, kelompok sadar wisata, aparat keamanan, dan lembaga penanggulangan bencana dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Pengalaman di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Purworejo menunjukkan pentingnya kolaborasi tersebut, sementara kasus Desa Pentingsari menunjukkan bahwa resiliensi organisasi pengelola turut dipengaruhi oleh kekuatan jaringan yang dimiliki.
Penutup
Bagi desa wisata, angka 39,1% itu bukan sekedar angka statistik BPS yang lewat begitu saja, tetapi itu adalah pengingat bahwa keindahan alam yang menjadi daya tarik utama juga membawa risiko yang harus dikelola secara serius dan berkelanjutan. Pemetaan risiko, satuan tugas kebencanaan, pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur mitigasi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas pihak bukan hanya pilihan tambahan, melainkan syarat dasar agar desa wisata tetap aman bagi wisatawan sekaligus berkelanjutan bagi masyarakat pengelolanya.
Penulis: Alya Arianti Fresta, Manik Pramdani
Editor: Mahditia Paramita
Daftar Referensi
GoodStats. (2025, 15 Desember). Daftar Bencana Alam yang Paling Banyak Terjadi di Desa Indonesia 2024-2025, mengutip data BPS Statistik Potensi Desa Indonesia 2025. https://goodstats.id/article/daftar-bencana-alam-yang-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2025-NS7Yc
Kompas TV. (2025, 29 Desember). Kemenpar Rilis Modul Mitigasi Bencana di Destinasi Wisata, Ada Apa Aja? https://www.kompas.tv/lifestyle/640383/kemenpar-rilis-modul-mitigasi-bencana-di-destinasi-wisata-ada-apa-aja
Pituruh News. (2026, 14 Juli). BPOB Perkuat Budaya Keselamatan Wisata, Pengelola Destinasi Dibekali Mitigasi Bencana dan Keamanan. https://www.pituruhnews.com/2026/07/bpob-perkuat-budaya-keselamatan-wisata.html
ANTARA News Kupang. (2022, 30 Juni). Kemenparekraf Dorong Desa Wisata Tangguh Bencana. https://kupang.antaranews.com/berita/90201/kemenparekraf-dorong-desa-wisata-tangguh-bencana
Hilman, Y. A., Khoirurrosyidin, Azhar, I. Y., & Mahmuddah, H. R. (2024). Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana dalam Upaya Penguatan Kapasitas Pengelola Wisata Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Abdimas Indonesian Journal, 4(2), 21–26. https://journal.civiliza.org/index.php/aij/article/download/343/307/1707
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (JAPD). Model Mitigasi Bencana Desa Wisata Aik Berik, Vol. 14, No. 2, hlm. 180–197. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/download/2727/1397/11956
Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPPIPA). Strategi Mitigasi Bencana Pesisir Pada Kawasan Wisata Pantai Desa Korleko Selatan. https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmpi/article/download/14039/9608
Repositori Universitas Gadjah Mada. Resiliensi Organisasi Pengelola Desa Wisata Pentingsari terhadap Pandemi Covid-19. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/250067
Sumber ilustrasi: BNPB Kabupaten Tanah Datar, Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 14 Mei 2026. https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-14-mei-2026
