Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis selama 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting adalah salah satu persoalan paling mendasar pembangunan desa Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting secara nasional turun menjadi 19,8 persen, untuk pertama kalinya menembus angka di bawah 20 persen dalam sejarah Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2025). Angka nasional tersebut menyembunyikan disparitas wilayah yang sangat tajam: Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat prevalensi tertinggi sebesar 37 persen, diikuti Provinsi Sulawesi Barat 35,4 persen dan Provinsi Papua Barat Daya 30,5 persen. Angka-angka tersebut masih tergolong dalam kategori masalah kesehatan masyarakat yang berat menurut standar WHO (BKPK Kemenkes, 2025).
Stunting tidak bisa dilepaskan dari konteks permukiman dan infrastruktur desa. Penelitian dalam jurnal internasional Social and Environmental Determinants of Childhood Stunting in Indonesia (2024) berbasis data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang melibatkan 877.531 responden rumah tangga di 38 provinsi menunjukkan bahwa faktor lingkungan termasuk sanitasi, akses air bersih, dan kondisi rumah memiliki korelasi signifikan dengan kejadian stunting. Di wilayah Provinsi NTT misalnya, akses air minum layak dan sanitasi jauh di bawah rata-rata nasional, mencerminkan bagaimana kelemahan infrastruktur dasar permukiman secara langsung berkontribusi pada kegagalan tumbuh kembang anak.
Pemerintah merespons dengan menempatkan pencegahan stunting sebagai salah satu dari delapan prioritas penggunaan Dana Desa 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan bersifat konvergen: Dana Desa diarahkan untuk membiayai pemenuhan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, gizi ibu dan anak, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Target yang dipatok pemerintah adalah menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2029 sebuah ambisi yang memerlukan penurunan rata-rata hampir 1,5 persen poin per tahun dari posisi 2024 (Wakil Presiden RI, 2025).
Namun tantangan struktural merintangi percepatan ini. Pertama, kapasitas tenaga kesehatan desa khususnya bidan dan kader posyandu sangat tidak merata: di banyak desa terpencil Provinsi Papua dan Provinsi NTT, satu posyandu melayani ratusan balita tanpa dukungan logistik yang memadai. Kedua, pemotongan Dana Desa 2026 akibat pengalihan sebesar 58 persen untuk Koperasi Desa Merah Putih memangkas ruang anggaran yang dapat digunakan desa untuk program gizi dan sanitasi. Ketiga, lemahnya koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, dinas PU, dan pemerintah desa menyebabkan intervensi yang seharusnya bersifat komprehensif seringkali berjalan sendiri-sendiri.
Mengatasi stunting di desa membutuhkan strategi yang melampaui distribusi makanan bergizi. Hal ini menuntut transformasi infrastruktur permukiman air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni yang terintegrasi sebagai prasyarat bagi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Masterplan desa yang baik semestinya menempatkan zona layanan kesehatan, posyandu, dan infrastruktur air bersih dalam satu sistem perencanaan spasial yang koheren. Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika 1 dari 5 anak yang lahir hari ini tumbuh dengan potensi kognitif yang terbatas akibat persoalan yang sesungguhnya bisa dicegah.
Penulis: Muhammad Fathan ‘Afuw Rafi’i, Manik Pramdani
Editor: Mahditia Paramita
DAFTAR PUSTAKA
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan RI. (2025). Potret stunting di Indonesia. Diakses dari badankebijakan.kemkes.go.id
Kementerian Kesehatan RI. (2025, November). Pertama kali dalam sejarah: Prevalensi stunting Indonesia turun di bawah 20 persen. Diakses dari kemkes.go.id
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Stunting.go.id. (2025). Prevalensi stunting Indonesia turun ke 19,8%: Strategi nasional percepatan penurunan stunting. Diakses dari stunting.go.id
Wahyuni, S., et al. (2024). Social and environmental determinants of childhood stunting in Indonesia: National cross-sectional study. MedRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.06.10.24308684
Wakil Presiden RI. (2025). Hasil kerja bersama sesuai arahan Presiden: Prevalensi stunting turun jadi 19,8 persen. Siaran pers Sekretariat Wakil Presiden RI.
