1. Latar Belakang

Desa kini menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan eksistensinya. Bappenas (2015) menyatakan, di tahun 2010, 50% penduduk Indonesia bertempat tinggal di perkotaan, dan sisanya tinggal di perdesaan. Namun, 40 tahun ke depan hanya ada 15% penduduk Indonesia yang tinggal di perdesaan. Jika dihadapkan pada fakta bahwa Indonesia mengalami konversi lahan pertanian seluas 100 ribu hektar per tahun (BPS, 2014), maka hal ini dapat menjadi bencana bagi kehidupan warga Indonesia di masa mendatang, sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian dan kekayaan sumber daya lainnya. Indonesia juga memiliki ragam kerentanan terhadap bencana alam. Berbagai bencana di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memicu terjadinya angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, meletusnya gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang dan abrasi.

Dalam mengukur status perkembangan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membentuk suatu instrumen untuk melakukan pencapaian target RPJMN 2015-2019. Dari 73.709 desa di Indonesia, sebanyak 45% nya masih menyandang status desa tertinggal. Sementara itu, hanya 174 desa yang sudah mendapat predikat desa mandiri. Ketimpangan angka ini bisa saja terjadi karena tidak meratanya pembangunan di Indonesia, yang disebabkan oleh kurang berdayanya masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengelola potensi yang ada.

Masterplan atau rencana tata ruang merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahannya. Mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dialami oleh desa-desa di Indonesia, rencana tata ruang penting untuk menjadi pegangan dalam mengembangkan desanya. Dalam melihat masa depan, rencana tata ruang menjadi rencana induk pembangunan desa yang berangkat dari potensi dan masalah yang saat ini masih dimiliki. Rencana ini didasari pada visi desa yang mampu mensejahterakan semua penghuninya, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa, di antaranya adalah pemerintah desa, lembaga desa, komunitas, masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, harus mampu secara kolaboratif mengelola aset dan kekayaan desa melalui perencanaan dan pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga kebutuhan terhadap pemahaman secara menyeluruh tentang masterplan desa dan tahapannya menjadi sangat diperlukan bagi masyarakat di wilayah desa.

 

  1. Tujuan

Tujuan Penyusunan Profil Desa ini adalah:

  1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan desa;
  2. Menganalisa potensi dan permasalahan desa;
  3. Memahami visioning kawasan ke depan

 

  1. Sasaran

Sasaran Penyusunan Profil Desa ini adalah:

  1. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan desa;
  2. Tersusunnya analisa potensi dan permasalahan desa;
  3. Masyarakat memahami visioning kawasan ke depan

 

  1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

 

  1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Profil Desa ini adalah:

  1. Pengumpulan data kawasan pengembangan terkait gambaran umum, kependudukan, sarana dan prasarana pendukung, kondisi perekonomian, kondisi sosial dan budaya, kelembagaan dan sektor-sektor terkait, kondisi perumahan. Tahap ini melibatkan masyarakat, pemerintahan desa dan pusat, akademisi, dan pihak swasta;
  2. Analisis data, terkait kondisi geografis, kependudukan, sarana, prasarana, perumahan, perekonomian, kondisi sosial, dan kebudayaan.
  3. Identifikasi potensi dan permasalahan kawasan untuk mengetahui isu-isu strategis kawasan.

Tahap ini dilakukan dengan metode FGD yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penemuan potensi dan masalah;

  1. Perumusan konsep utama pengembangan kawasan. Tahap ini didasari dari penyelesaian isu-isu yang dapat diselesaikan secara strategis;
  2. Penyusunan profil desa

 

  1. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan Penyusunan Profil Desa Tlogo ini adalah Tenaga ahli Perencanaan Wilayah sebanyak 1 orang.

Tenaga pendukung yang terlibat adalah surveyor dan tenaga administrasi.

 

  1. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Profil Desa adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

 

  1. Keluaran

Keluaran dari pekerjaan Penyusunan Profil Desa, adalah :

  1. Peta desa tematik
  2. Dokumen profil desa Tlogo