Latar Belakang

Perencanaan dan pembangunan sebuah desa memerlukan suatu pedoman berupa peta jalan atau roadmap untuk menjaga agar proses perencanaan, pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan dapat dikawal dengan baik. Roadmap merupakan dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkas, dengan penggambaran visual yang memetakan apa saja visi dan arah desa dalam jangka waktu tertentu.

Roadmap diartikan secara harfiah sebagai peta jalan, yang berisi langkah-langkah strategis dan dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang dibutuhkan. Instrumen perencanaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kebijakan strategis desa, daerah, hingga nasional. Langkah-langkah strategis dan operasional menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi, aset, hingga komoditas-komoditas desa.

Roadmap harus dapat dioperasikan dalam bentuk operasional secara periodik (bulanan, triwulan, hingga tahunan). Pada setiap periode, beragam aspek dijabarkan rincian aktivitas, alokasi pemasukan, prioritas program, dan target akhir pada setiap periode roadmap. Dokumen roadmap sebaiknya memuat: ringkasan rencana strategis (visi, misi, nilai dasar, dan kebijakan dasar), destination statement (berdasarkan visi, kebijakan dasar dan sasaran pembangunan), strategy map, schedule strategy map, logic model (rincian input, proses, output setiap periode waktu), dan nilai-nilai keunggulan yang akan dibangun.

 

Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan Roadmap Pembangunan Desa adalah :

  • Sebagai instrumen pemandu dalam menuju visi pembangunan desa jangka pendek dan jangka panjang
  • Sebagai instrumen yang akan menjadi pemersatu seluruh kegiatan dalam lingkungan yang telah ditetapkan
  • Memandu tahap awal hingga akhir implementasi program.
  • Rujukan dari setiap perubahan yang akan dilakukan.

 

Dasar Hukum

  • UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • Permenkeu No. 93/Pmk.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penyaluran, Pemantaun, Dan Evaluasi Dana Desa.
  • UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
  • Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
  • Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
  • Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

 

Metodologi

Metode dalam penyusunan roadmap desa terdiri dari 4 (empat) tahap yang dijabarkan sebagai berikut :

Tahap 1: Pembentukan visi misi bersama perangkat dan masyarakat desa.
Tahap 2: Pemetaan bidang-bidang yang menjadi muatan dalam roadmap pembangunan desa.
Tahap 3: Perumusan muatan roadmap desa dalam jangka waktu pelaksanaan (jangka pendek dan jangka panjang)

Tahap 4: Implementasi dan pengembangan roadmap pembangunan desa.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Bidang-bidang yang menjadi muatan dalam ruang lingkup pekerjaan roadmap desa antara lain:

Bidang 1: Kebijakan perdesaan
Bidang 2: Infrastruktur (jalan, jembatan, rumah sederhana, instalasi air bersih).
Bidang 3: Energi/listrik
Bidang 4: Perekonomian masyarakat desa
Bidang 5: Pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya
Bidang 6: Tata ruang perdesaan

 

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan “Penyusunan Roadmap Pembangunan Desa” adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

 

Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Tenaga ahli yang terlibat dalam Penyusunan Roadmap Pembangunan Desa antara lain:

  1. Tenaga ahli Pengembangan Wilayah
  2. Tenaga ahli Perencanaan Wilayah (PWK)
  3. Tenaga surveyor
  4. Tenaga administrasi

 

Keluaran

Dokumen Roadmap Pembangunan Desa