Masa pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi desa untuk meningkatkan kemandirian pangan. Desa memasok hampir seluruh kebutuhan pangan nasional. Tantangan utama untuk mewujudkan kemandirian pangan adalah memenuhi kebutuhan pangan bagi sekitar 270 juta penduduk Indonesia.

Sebagai kebutuhan primer, ketersediaan stok pangan untuk memasok kebutuhan dalam negeri senantiasa diusahakan pemerintah. Apabila desa tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka hal itu menjadi permasalahan besar bagi kemandirian pangan nasional dan akhirnya menyebabkan krisis pangan, yang berdampak negatif bagi para petani karena akan memunculkan kebijakan impor bahan pangan dari luar negeri.

Sebut saja produk pertanian beras, untuk menjaga ketersediaan jumlah kebutuhan beras nasional, Indonesia mencatatkan total jumlah impor sebesar 356.286 ton pada tahun 2020.

Tantangan kedua adalah berkaitan dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non–pertanian yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Saat ini Indonesia memiliki lahan pertanian seluas 7,46 juta hektar, namun berdasarkan data BPS dalam Statistik Data Lahan Pertanian tercatat rata – rata penurunan luas lahan pertanian per tahun mencapai 157 ribu ha.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan karena pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan rumah, dan peningkatan kebutuhan lahan untuk infrastruktur. Mempertahankan fungsi desa sebagai produsen pangan nasional menjadi salah satu solusi untuk menjaga kemandirian pangan nasional.

Salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah untuk menjaga kemandirian pangan nasional dan menekan ketergantungan impor pangan adalah pelaksanaan program food estate di kawasan perdesaan.  Melansir indonesia.go.id, food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan sampai dengan peternakan di suatu kawasan.

Secara konsep, food estate ini cukup menarik untuk dikembangkan namun perlu kita ketahui konsep ini sudah pernah dilakukan. Program ini sudah berulang kali dilaksanakan dan belum berhasil mengefektifkan penggunaan lahan juga belum mampu meningkatkan produksi hasil pertanian secara signifikan.

Sejumlah contoh program food estate yang pernah dilakukan antara lain: Program Food Estate PLG, Provinsi Kalimantan Tengah (1996) yang menemui kegagalan karena kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ketidakcocokan kondisi lingkungan karena terdapat kubah gambut. Lahan seluas 1 juta hektar yang direncanakan, hanya menjadi lahan tidur sehingga merugikan para transmigran yang menggarap lahan tersebut bahkan terdapat kasus penebangan liar hutan gambut.

Program Merauke Integrated Food and Energy Estate, Provinsi Papua (2011) yang mengakibatkan terjadinya perampasan hak – hak atas tanah hutan adat dan pelanggaran hak masyarakat adat di Merauke. Padahal rencananya hasil pertanian pada lahan seluas 1,2 juta hektar ini ditargetkan dapat diekspor dan memberikan nilai ekonomi khusus pada masyarakat setempat, namun hasilnya kurang efektif dan justru menimbulkan berbagai konflik.

Program Food Estate Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (2013) tercatat dari 100 ribu hektar lahan yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai food estate, hanya 0,11 persen yang berhasil dimanfaatkan dan menghasilkan beragam produk pertanian hingga 2,77 – 4,69 ton GKP per hektar. Padahal program ini akan dijadikan percontohan nasional.

Sedangkan pada tahun ini pengembangan food estate dilakukan di Kabupaten Pulang Pisang dan Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Food estate ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Belajar dari kasus sebelumnya, pengembangan food estate harus memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat lokal.

Areal food estate yang dipersiapkan di Kalimantan Tengah. Foto: Dok. Humas Protokol Provinsi Kalimantan Tengah dalam mongabay.co.id

 

Food estate yang dikembangkan harus mampu mengintegrasikan pertanian dengan sektor pendukung lainnya seperti peternakan, perikanan, atau pun perdagangan dan jasa.

Solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mendorong kesuksesan program food estate adalah memberdayakan kelompok masyarakat desa dan BUMDesa dalam mengembangkan sektor pertanian. Program food estate harus didukung dengan kesiapan masyarakat desa. Paling tidak masyarakat memahami dasar sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi konsumen sehingga tercipta iklim usaha pertanian yang berkelanjutan.

Sebagai studi kasus food estate di Desa Gedabung, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini kondisinya siap panen dengan produksi mencapai kurang lebih 6 ton per hektare. Desa Gedabung mampu memberi kontribusi besar terhadap jalannya pembangunan pertanian nasional, utamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan di Pulau Kalimantan melalui Program Food Estate.

Pengembangan ini sejalan dengan pengembangan komoditas pendukung hortikultura, peternakan, dan perkebunan pada area food estate.

Penguatan kelembagaan kelompok tani menjadi kunci kesuksesan pengembangan food estate di Desa Gedabung. Tanah yang digunakan untuk food estate di Desa Gedabung adalah eks Proyek Lahan Gambut (PLG). Salah satu alasan pengembangan eks PLG adalah perluasan lahan penghasil cadangan pangan nasional. Apalagi dengan adanya Covid-19, ini FAO (Food and Agriculture Organization) sudah memperingatkan bahwa kemungkinan akan terjadi krisis pangan di dunia.

 

Panen padi di Food Estate. Foto: Dok. Makna Zaezar dalam mongobay.co.id

Program Food Estate ini menjadikan Desa Gedabung dapat menghasilkan beras unggul dan berkualitas dalam rangka menopang pangan nasional. Terdapat 1.212 hektare food estate dalam kondisi siap panen, dengan menggunakan varietas benih impara. Selama ini program food estate Provinsi Kalimantan Tengah dikelola dengan baik, yang melibatkan semua pihak, termasuk para petani dan jajaran desa. Bahkan beberapa petani sudah mendulang sukses dengan membeli alat mesin pertanian (alsintan) sebagai bagian dari kemandirian.

Program food estate mendorong modifikasi cara bertani model lama, untuk kemudian mengadaptasi pertanian model baru tanpa meninggalkan tradisi cara bertani lama. Tujuannya food estate ini bisa meningkatkan jumlah produksi pertanian hingga penggunaan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. (MDL & BVY)

 

 

 

Daftar Pustaka :

https://nasional.tempo.co/read/20664/proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar-gagal

https://www.tuk.or.id/2014/06/merauke-integrated-food-and-energy-estate-melanggar-hak-hak-masyarakat-adat-di-merauke-dan-meruntuhkan-nilai-nilai-sosial-ekonomi-dan-budaya-2/

https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-jabarkan-deretan-kegagalan-food-estate-yang-dicanangkan-pemerintah

https://www.suara.com/bisnis/2021/02/04/093119/kepala-desa-food-estate-desa-gedabung-siap-panen?page=2