Ibu Rimbawati menyampaikan materi tentang energi terbarukan untuk hidup lebih baik. Beberapa poin penting yang disampaikan seperti pengertian desa mandiri energi, contoh aplikasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai EBT, tahapan kegiatan dalam pengembangan EBT, tantangan dan kendala yang dihadapi, dan cara pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga mereka merasa bantuan pengembangan EBT akan bermanfaat.

Ibu Rimbawati menjelaskan bahwa pengembangan EBT di desa tidak berhenti sampai dengan perancangan dan implementasi teknologi, melainkan hingga pemberian pengetahuan tentang cara penggunaannya. Dalam pengembangan EBT di desa-desa binaan, setelah proses pembangunan EBT selesai beliau selalu memberikan pelatihan terkait cara pengoperasian dan troubleshooting. Pelatihan dilakukan dalam kurun waktu 15 hari sampai masyarakat benar-benar bisa mengantisipasi dan mengatasi apabila terjadi masalah pada peralatan tersebut. Selain itu, beliau tetap mendampingi desa binaan sampai masyarakat benar-benar menguasai alih teknologi yang telah diberikan.

Webinar dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini Ibu Rimbawati mengungkapkan bahwa dalam pengabdian yang sesungguhnya, kesiapan alih teknologi jauh lebih diutamakan. Oleh karena itu, saat awal kegiatan sosialisasi program, beliau selalu memberikan pengetahuan awal terkait EBT secara mendetail. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara diskusi dan pembagian tugas/ peran masyarakat dalam pengembangan EBT agar mereka memiliki rasa tanggung jawab.

Kaitannya dengan pendanaan program pengembangan EBT, Ibu Rimbawati menyampaikan bahwa bantuan tidak harus dalam bentuk uang melainkan dapat berupa alat-alat yang dibutuhkan. Beliau juga menjelaskan cara untuk mendapatkan bantuan alat yaitu dengan merincikan kebutuhan peralatan beserta spesifikasinya dalam proposal. Selanjutnya, donatur dapat melihat rincian tersebut dan memilih peralatan mana yang akan mereka bantu sediakan.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab terdapat salah satu peserta yang meminta saran terkait pengembangan potensi air terjun menjadi EBT. Hal ini direspon Ibu Rimbawati dengan penjelasan bahwa sebenarnya pengembangan mikrohidro ataupun pembangkit tenaga air tidak berfokus pada air terjun. Akan tetapi lebih pada air yang mengalir serta dimana letak yang pas untuk menciptakan terjun. Terjun dapat diciptakan melalui pipa-pipa dengan ketinggian tertentu sehingga dapat menghasilkan energi besar. Oleh karena itu, saat survei awal perlu diperhatikan debit air sebelum dan sesudah terjun, kecepatan air, hingga volume airnya. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan awal untuk keberlangsungan EBT. Pemetaan awal ini menjadi penentu utama untuk memastikan apakah akan ada jaringan PLN yang masuk atau tidak sehingga proses pembangunan EBT tidak sia-sia.

Sebagai penutup, mewujudkan desa mandiri energi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa. Pengembangan desa mandiri energi tidak serta merta fokus pada perencanaan teknis saja, namun perlu memperhatikan kondisi masyarakat dan keberlangsungan program yang dijalankan. Selain itu, keberlanjutan desa mandiri energi juga perlu didukung oleh kebiasaan masyarakat untuk menghemat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. (ZNF/OBR)

Ibu Nurul Komariyah selaku Ketua KWT Sumber Boga Tamanan menyampaikan beberapa poin penting, seperti profil KWT Sumber Boga Tamanan, jenis-jenis kegiatan yang ada di KWT, tantangan dan kendala yang dihadapi dan rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh KWT Sumber Boga Tamanan ke depannya. Beliau menjelaskan bahwa KWT Sumber Boga Tamanan merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu.  Saat ini anggota KWT terdiri dari 18 pengurus inti dan 200-an anggota yang merupakan ibu-ibu di Dusun Tamanan. Produk unggulan dari KWT Sumber Boga Tamanan yaitu produk olahan dari lidah buaya (aloevera), salah satunya yaitu produk minuman bernama Aloeta.

Paparan materi kedua disampaikan oleh Rinto Hakim Pamungkas selaku Wakil Direktur Lemah Asri. Dalam paparan materinya, Mas Rinto menjelaskan bagaimana pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan di Dusun Tamanan. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah mengenal profil Dusun Tamanan beserta potensi yang dimilikinya, permasalahan yang dihadapi dan solusinya, proses meningkatkan partisipasi masyarakat, identifikasi kebutuhan masyarakat, penggunaan serta cara memperoleh dana untuk pengembangan potensi desa. Beliau juga menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat di Dusun Tamanan dilakukan melalui mekanisme pemberdayaan. Salah satunya melalui pembentukan lembaga Lemah Asri yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Webinar dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, Ibu Wahyu Widayati selaku Ketua PKK Dusun Tamanan menyampaikan peran PKK dalam pembangunan desa. Beliau menjelaskan bahwa PKK berperan penting dalam menggerakkan masyarakat terutama ibu-ibu untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Dusun Tamanan. Selanjutnya, Bapak Hasto Wibowo selaku Kepala Dusun Tamanan menyampaikan terkait bagaimana mempertahankan semangat partisipasi warga Dusun Tamanan dalam kegiatan pembangunan desa. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan harus diawali dengan niat mengikhlaskan diri untuk orang lain, memberikan manfaat, dan pendekatan dari hati ke hati, sehingga rasa kekeluargaan dan gotong-royong dapat terjaga dengan baik. Di Dusun Tamanan, semangat tersebut diaktualisasikan dengan moto yaitu ““Saiyeg Saeka Kapti” artinya kerukunan, persaudaraan, gotong royong dan semangat kebersamaan menjadi satu modal untuk bisa bertahan ke depan.

Pak Hasto menambahkan bahwa pihak pemerintah memberikan ruang sebesar-besarnya bagi Dusun Tamanan untuk berkembang dengan adanya Lemah Asri, KWT, dan PKK. Lembaga-lembaga masyarakat dapat berperan penting dalam pembangunan yaitu menjadi garda terdepan untuk menggerakkan warga agar mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa. Pak Hasto berharap bahwa ke depannya warga bisa lebih mandiri secara ekonomi dan tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Adapun di Dusun Tamanan, harapan tersebut diwujudkan dengan memberikan ruang, fasilitas, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Terakhir, pembangunan desa tidak bisa dilakukan oleh satu orang, namun diperlukan dukungan dari semua pihak dan partisipasi semua unsur masyarakat. Menggerakkan partisipasi masyarakat, harus dimulai dari diri sendiri, dan lingkup terkecil di lingkungan sekitar, melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. (ASM/OBR)

Acara ini dibuka oleh Mas Pungki sebagai Master of Ceremony. Dalam prosesi pembukaan acara, MC menyambut kedatangan sekaligus memperkenalkan pembicara yang akan melakukan paparan materi. Setelah itu, MC membacakan aturan terkait pelaksanaan kegiatan webinar yang harus diikuti oleh seluruh peserta webinar.

Setelah pembukaan, MC mempersilahkan Moderator untuk mengambil alih dan memimpin jalannya acara. Ibu Endah Dwi Fardhani S.T selaku moderator memaparkan sekaligus menjelaskan rundown kegiatan webinar. Setelah itu, moderator menjelaskan tujuan dari diadakannya kegitan webinar ini. Sebelum mempersilahkan pembicara untuk melakukan paparan materi, moderator membacakan profil dari setiap pembicara untuk memperkenalkan pembicara kepada peserta webinar secara rinci dan spesifik.

Paparan materi yang pertama dilakukan oleh Bapak Warsito selaku ketua POKDARWIS Desa Sikasur, beliau menjelaskan tentang Dewi Nadulang sebagai desa wisata berbasis kawasan serta potensi yang ada di Dewi Nadulang dan tantangan yang di hadapi dalam pengembangan Dewi Nadulang, penerapan improvement, implementasi program keperantaraan pasar serta tentang manfaat improvement dan terakhir tentang pencapaian yang sudah di dapat oleh Dewi Nadulang.

Paparan materi selanjutnya dilakukan oleh Bapak Rizal Seiful Sabirin selaku praktisi caritra Jakarta, beliau menjelaskan tentang prinsip dasar mengembangkan pariwisata, tahapan keperantaraan, serta penyediaan sarana dan peningkatan kapasitas dan pemasaran yang baik untuk Desa Wisata.Setelah paparan materi dari narasumber dilakukan, kegiatan webinar ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi.

Dalam sesi tanya jawab Bapak Warsito mengungkapkan bahwa tidak dapat dipungkiri dalam mengembangkan desa wisata terdapat kendala yang luar biasa. Untuk Dewi Nadulang sendiri salah satu hal yang menghambat perkembangan desa wisata adalah menyatukan visi misi bersama dari 6 desa yang tergabung. Karenanya, di awal pengembangan dilakukan diskusi untuk berbagi peran serta hal-hal yang bisa dikerjasamakan dan bagaimana solusi untuk mengatasi ego sektoral. Pembagian peran diawali dengan memunculkan terlebih dahulu potensi-potensi unggulan yang dimiliki masing-masing desa untuk menjadi daya ‘gedor marketing’. Harapannya, ke depan pengembangan wisata tidak saling merugikan dan dapat memberikan keuntungan bagi semua desa. Selain itu, berbagai macam produk olahan nanas juga dikembangkan namun masih membutuhkan dampingan terkait standarisasi produk agar dapat diekspor.

Kemudian Bapak Rizal juga menanggapi “Kalau menurut saya hambatan utama dalam mengembangkan wisata adalah di hati (niat). Ketika masyarakat sudah mau berkumpul dan berdiskusi untuk merencanakan masa depan maka itu sudah menjadi modal awal atau dasar yang sangat dibutuhkan.  Sarannya supaya Dewi Nadulang bisa berkembang lebih baik dan lebih terstruktur, rencana pengubahan DMO menjadi Bumdesma perlu untuk diseriusi. Dengan begitu nantinya, Dewi Nadulang dapat menyusun suatu rencana korporasi (prinsip PMFAS) dengan masyarakat yang ikut serta berpartisipasi di dalamnya. Jadi, intinya yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah membangun kesadaran untuk maju dan menyusun rencana yang terstruktur.” tegas Bapak Rizal selaku praktisi yang telah terlibat dalam berbagai pendampingan masyarakat.

Sebagai penutup, desa wisata berbasis potensi alam dan budaya penting dikembangkan se-orisinil mungkin, sehingga dapat menyajikan wisata budaya khas desa. Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui diversifikasi ekonomi. Harapannya, masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam proses pengembangan desa wisata sehingga tercipta kemandirian desa. (RTM/SA)

Webinar ini menghadirkan dua orang narasumber yaitu Hendra selaku Ahli Muda Community Development PT. Semen Gresik (yang diwakili oleh Ibu Ashariyatul Jannah) dan Ibu Kundari selaku Kepala Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Berangkat dari definisi pekarangan, pekarangan adalah lahan terbuka yang ada di depan atau belakang rumah. Jadi harapannya setiap rumah itu bisa memanfaatkan pekarangan untuk berbagai kegiatan seperti halnya bercocok tanam, dan potensi kegiatan pekarangan lainnya. Hal ini menjadi salah satu kontribusi untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goal tahun 2030 dengan tujuan ke-2 yaitu Tanpa Kelaparan yang didalamnya menjelaskan terkait dengan potensi untuk Desa Mandiri Pangan.

“CSR PT. Semen Gresik dan Pemdes Tegaldowo, Kecamatan Gunem melakukan kegiatan Kawasan Rumah Lestari yang menjadi program Pemanfaatan Pekarangan dan Pengembangan Pangan Lokal di sekitar PT. Semen Gresik. Program ini memberdayakan ibu-ibu di sekitar PT. Semen Gresik untuk menanam sayur-sayuran tanpa harus membeli, sehingga tujuannya untuk mencapai tujuan ke-2 “Tanpa Kelaparan”, Tujuan ke-8 “Menciptakan lapangan kerja”, tujuan ke-5 “Adanya kesetaraan Gender” dan tujuan ke-13.” ujar Ibu Ashariyatul Jannah.

Inovasi program oleh PT. Semen Gresik lainnya yaitu olahan makanan mentah dari Program Pemanfaatan Pekarangan dan Pengembangan Pangan Lokal kemudian dikembangkan ke program Waroeng Binaan Semen Gresik yang bekerjasama dengan BUMDes Tegaldowo, BUMDes Timbrangan, BUMDes Pasucen, BUMDes Kajar, BUMDes Kadiwono, BUMDes Ngampel dan PT. BUMDes Bersama dalam menyediakan penyediaan makanan, integrasi kegiatan penyediaan makanan bantuan masyarakat terdampak Covid-19 dan penyediaan makanan dalam event perusahaan.

Dari program dan inovasi oleh PT. Semen Gresik Desa Tegaldowo menciptakan strategi, tujuan dan langkah dalam memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi. Langkah yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Tegaldowo yaitu sosialisasi, edukasi dan memotivasi kepada warga, pembagian media tanam dan bibit kepada warga (menanam tanaman yang mudah tumbuh dan mudah perawatan), serta mendampingi warga dan memonitoring berjalannya kegiatan bercocok tanam di pekarangan rumah.

“Keuntungan dari menghasilkan sayuran sehat di pekarangan rumah yaitu keamanan pangan lebih terjamin, cita rasa lebih lezat, media belajar yang menarik untuk anak serta harga jual lebih tinggi” ungkap Ibu Kundari selaku Kepala Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Dari webinar ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa ekosistem yang sehat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, pendampingan yang dilakukan kepada desa dalam mengoptimalkan pekarangan untuk ketahanan pangan juga pada akhirnya dapat menciptakan desa yang mandiri. (NGK)

Oleh karena itu, diperlukan adanya program Desa Mandiri Sampah. Program ini diharapkan mendorong pemerintah bersama dengan warga untuk turut andil dalam menghadapi permasalahan sampah. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek regulasi dan kelembagaan. Pemerintah Desa ditujukan untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat di daerahnya sendiri yang difasilitasi dan didampingi oleh dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Peran masyarakat dapat masuk ke dalam program Desa Mandiri Sampah melalui skema kerja sama dengan berbagai pihak yang membentuk unit pengelolaan sampah milik BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) maupun milik kelompok. Sampah yang dikelola dan digunakan kembali dapat membentuk circullar economy yakni dapat menghasilkan pendapatan dari sampah yang dikelola dan digunakan kembali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang mandiri dan dapat mensejahterakan masyarakat. Apabila dibentuk sebuah bagan mengenai Desa Mandiri Sampah, dapat tercipta sebuah mind map dengan contoh dari Desa Mandiri di Kabupaten Jepara.

Dari segi teknis, dapat diambil contoh dari salah satu Desa Mandiri Sampah di Kabupaten Jepara. Pengelolaan Desa Mandiri Sampah ini dibagi menjadi 3 Zona. Zona Awal menitikberatkan kepada peran masyarakat, komunitas, dan swasta. Terdapat SIANGSA (Sistem Informasi Angkut Sampah) untuk membantu pengangkutan sampah dari masyarakat. Kemudian terdapat Desa Mandiri Sampah yang mengumpulkan sampah yang terbagi menjadi 2 untuk dikelola di Zona Tengah yaitu sampah anorganik dikelola oleh bank sampah untuk di-recycle ataupun digunakan kembali (reuse), dan sampah organik dikelola untuk dimanfaatkan menjadi pupuk melalui rumah kompos atau gerakan biopori.

Zona Tengah bertujuan untuk mengurangi sampah ke TPA (Tempat Pengelolaan Akhir). TPS (Tempat Pembuangan Sementara) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang berfungsi untuk mereduksi sampah dari masyarakat. Sehingga sampah yang masuk ke TPA merupakan residu sisa pengolahan sampah yang tentunya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sampah yang belum diolah. Kemudian Zona Terakhir bertujuan untuk mengumpulkan residu sisa pengolahan sampah.

Pembagian Zona Pengelolaan di Desa Mandiri Sampah Kabupaten Jepara
Sumber : dlh.jepara.go.id

Dengan demikian, adanya Desa Mandiri Sampah dari segi ekologi, sampah yang terbuang ke TPA akan semakin berkurang dan dapat memperpanjang usia TPA yang tentunya akan lebih menjaga kelestarian lingkungan serta menekan potensi penyebaran bibit penyakit. Dari segi ekonomi, sampah yang dikelola dan diolah dapat menciptakan circullar economy yang membantu pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa. (AW)

Referensi :

Desa Mandiri Sampah. (2020). Diakses dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara website: https://dlh.jepara.go.id/jakstrada/pengurangan/konsep-desa-mandiri-sampah/

DESA MANDIRI SAMPAH. (2018). Diakses dari Tuxedovation website: https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/37165

Dalam materinya yang berjudul “Rintisan Permakultur di Desa Igirmranak”, Bapak Tafrihan selaku narasumber menceritakan proses pengembangan Desa Wisata Igirmranak melalui sistem permakultur. Bapak Tafrihan adalah Pengawas Pokdarwis Dewi Iman Igirmranak, sekaligus Ketua Badan Pengawas Pokdarwis Cebong Sikunir dan Sekretaris Yayasan Diaspora Wonosobo.

Igirmranak, desa wisata yang berlokasi di dekat Gunung Perahu Kabupaten Wonosobo ini menghasilkan beberapa inovasi dan kebijakan guna mendukung kemajuan desa agrowisata. Inovasi pengembangan agrowisata berbasis masyarakat dilakukan melalui Aplikasi ABCD (App-Based Community Development) yang didalamnya memuat 4 unsur yaitu Discovery, Dream, Design, dan Destiny.

Unsur Discovery menggalakkan agar setiap masyarakat mengidentifikasi potensi, isu dan permasalahan yang ada di desanya. Unsur Dream menuntun setiap masyarakat membuat mimpi dan cita-citanya berdasarkan identifikasi tersebut. Unsur Design mengarahkan setiap masyarakat merancang desanya dalam mewujudkan mimpi tersebut. Unsur terakhir yaitu Destiny mengajak agar setiap masyarakat melakukan kegiatan sesuai dengan rancangan yang telah disusun demi mencapai mimpi dan cita-citanya. Masyarakat dari berbagai kalangan difasilitasi dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas), sebuah wadah untuk menyatukan pendapat dan pemikiran masyarakat.

Hal yang perlu digarisbawahi dalam Aplikasi ABCD adalah mengenai unsur design. Pembangunan desa perlu didukung adanya masterplan secara visual agar rencana memiliki arahan dan gambaran yang jelas. Masterplan yang dibuat tentunya harus memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosial agar tetap seimbang satu dengan yang lain. Hal ini agar sesuai dengan konsep permakultur yaitu ilmu desain dan teknik ekologis yang mengembangkan pengolahan lahan, arsitektur berkelanjutan, dan sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam (Hemenway, 2009).

Visi dan misi yang selaras dengan konsep permakultur dituangkan dalam masterplan desa. Visi yang dibawakan oleh Desa Igirmranak adalah “Desa Igirmranak sebagai pusat wisata alam yang lestari, kreatif, dan unggul dalam bidang infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.” Visi ini dijadikan arahan utama yang membawahi misi, konsep, serta desain yang akan diusung.

Contoh desain yang sesuai dengan konsep permakultur adalah Zona Sekeco dengan konsep ruang terbuka dan vegetasi yang melimpah guna mendukung kelestarian wilayah. Terdapat juga warung permakultur yang dikhususkan menjual berbagai kebutuhan konsumsi organik pada paket wisata permakultur dalam mewujudkan pertanian ramah lingkungan berdasarkan ekosistem alam.

Selain masterplan dan visi tersebut, Bapak Dani Ardiansyah (Pemerhati Desa) sebagai narasumber ke-2 menambahkan bahwa konsep permakultur merupakan konsep yang tepat bagi Desa Igirmranak. Hal ini didasarkan pada kondisi penduduk, akses, dan sebagainya yang sangat mendukung penerapannya. Hal yang menjadi tantangan pengembangan Desa Igirmranak di masa pandemi kali ini adalah branding, yaitu bagaimana cara desa agar tetap dikenal oleh orang lain meskipun terdapat kendala ke lokasi karena adanya pembatasan aktivitas. Selain itu, apa yang bisa dilakukan pihak desa agar masterplan ini bisa dilaksanakan?

Dalam menjawab tantangan tersebut, Desa Igirmranak berencana memperdalam teknik permakultur dari best practice yang sudah ada, yaitu di Desa Visesa Bali dan Institut Bumi Langit Imogiri Yogyakarta. Selanjutnya dapat dilakukan rembug desa sesuai dengan aplikasi ABCD yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari rembug desa dapat dihasilkan inovasi serta kegiatan seperti edukasi pertanian dan peternakan, wisata alam belajar bertani, dan sebagainya.

Khusus dalam menjawab tantangan dimasa pandemi ini, branding dapat dilakukan dengan cara mendirikan platform daring seperti membuat pembelajaran permakultur secara daring maupun pasar permakultur daring. Dengan demikian diharapkan konsep permakultur dapat menjadi upaya berbasis pelestarian lingkungan dalam memajukan desa agrowisata. (AW&MVM)

Dalam pelaksanaan Desa Wisata Lestari, dibutuhkan peran serta triple helix pemangku kepentingan yaitu pemerintah, warga dan tenaga profesional yang membantu masyarakat dalam melihat potensi masalah serta merumuskan visi misi perencanaan. Sehingga masyarakat mampu belajar mengelola aset desa dan membangun kawasan secara mandiri dengan tetap melakukan kolaborasi pembangunan komunitas. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dikembangkan agar kedepannya mampu mengelola DEWILS secara mandiri.

DEWILS diharapkan dapat memuat arahan rencana dan program – program pembangunan kawasan wisata yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif. Perencanaan DEWILS menekankan pada prinsip berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat dengan mengurangi dampak negatif dari adanya pengembangan wisata di desa.

Desa Tlogo telah melaksanakan serangkaian tahapan kegiatan DEWILS pada tahun 2016. Konsep pembangunan DEWILS Tlogo dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan, serta berdampak positif bagi habitat dan ekosistem secara berbudaya, lestari dan kebanggaan. Empat tahun setelah terlaksananya DEWILS, tentu telah terjadi banyak perubahan di Desa Tlogo yang menarik untuk dibahas.

Webinar Masterplan Desa Seri 17 dengan tema “Desa Wisata Lestari“ pada Jumat 5 Februari 2021 menghadirkan Aldhiana Kusumawati (Pemerhati Desa) dan Tulus Habib Makruf (Kepala Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo).

Tulus Habib Makruf (Kepala Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo)

Aldhiana Kusumawati (Pemerhati Desa)

Berikut ulasan sesi diskusi webinar:

Apakah desa wisata perlu membuat peraturan desa tentang retribusi masuk objek wisata atau bisa menggunakan peraturan daerah ? 

Retribusi adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.

Untuk desa wisata diperlukan peraturan desa yang secara khusus mengatur kepariwisataan yang menjadi milik desa (aset desa). Terkait retribusi juga perlu diatur dalam peraturan desa karena desa sebagai pemilik aset berhak mengatur dan memungut retribusi dari penyelenggaraan wisata. Aset milik desa harus diatur dengan peraturan desa, sehingga tidak perlu diatur oleh peraturan daerah. (Aldhiana Kusumawati).

Bagaimana komposisi bagi hasil dari pengelolaan desa wisata antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa atau pengelola desa wisata ?

Selama pelaksanaan Desa Wisata Lestari, tidak ada sharing keuntungan untuk pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil pajak dari restoran dan parkir. Dalam pengembangan Desa Wisata Lestari, pemerintah daerah memiliki peran membantu keuangan dan mengawasi. (Aldhiana Kusumawati).

Bagaimana pelaksanaan Forum Kemitraan Desa di Kabupaten Wonosobo?

Terdapat forum kemitraan yang menghadirkan seluruh stakeholder terutama pemerintah dan perusahaan swasta untuk melakukan branding desa – desa di Kabupaten Wonosobo.

Branding desa merupakan upaya untuk memperkenalkan identitas dan ciri khas suatu desa agar menjadi lebih menarik, unik, dan memiliki pesonanya sendiri. Desa-desa wisata perlu membangun “branding” desanya

Masterplan Desa yang dibuat bersama tim HRC Caritra disampaikan dalam donor meeting sebagai branding desa dan dilakukan kunjungan lokasi ke desa setelah forum kemitraan. Hal tersebut dapat mendorong pemasaran wisata desa dengan baik dan terdapat kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam forum kemitraan tersebut. (Aldhiana Kusumawati)

Bagaimana strategi pengembangan Desa Wisata Lestari dalam meningkatkan pengunjung?

Pada tingkat pemerintah daerah, pemasaran lewat media akan lebih efektif. Sedangkan untuk pemerintah desa bisa mengadakan event atau acara di Desa Wisata Lestari.  Tujuannya adalah menarik orang untuk datang berkunjung. Selain itu Desa Wisata Lestari juga terbantu dengan adanya forum antar Desa Wisata Lestari di Kabupaten Wonosobo, sehingga antar desa bisa berbagi pengalaman karena setiap desa memiliki strategi masing-masing. (Aldhiana Kusumawati)

Upaya Desa Tlogo dalam meningkatkan jumlah pengunjung dilakukan dengan pemanfaatan teknologi media informasi yaitu melalui media sosial. Desa Tlogo juga mengandalkan kearifan lokal yang dimiliki desa untuk meningkatkan daya tarik masyarakat agar berkunjung ke Desa Tlogo.  (Tulus Habib Makruf)

Pendekatan apa yang dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat pada awal memulai desa wisata lestari?

Membangun kesadaran masyarakat itu merupakan tantangan bagi Desa Tlogo dalam membangun Desa Wisata Lestari. Permasalahan yang dihadapi adalah masyarakat belum memiliki visi yang sama untuk mewujudkan Desa Wisata Lestari. Strategi pertama yang dilakukan Desa Tlogo adalah sosialisasi kepada masyarakat bersama para pelaku wisata sehingga masyarakat mendapatkan berbagai cerita pengalaman dan kisah sukses dalam mengembangkan desa wisata.

Dalam mewujudkan kesadaran masyarakat, Desa Tlogo sering melakukan ajakan melalui forum musyawarah. Sedikit demi sedikit akhirnya masyarakat mulai sadar dan mendukung pembangunan Desa Wisata Lestari. (Tulus Habib Makruf)

Apa tantangan dan kendala utama dalam proses replikasi program Dewils?

Replikasi adalah proses pembelajaran konsep dan keberhasilan dari suatu desa untuk diterapkan di desa – desa lain agar bisa mengikuti jejak keberhasilannya.

Kondisi infrastruktur yang ada kurang memadai merupakan kendala utama yang dihadapi. Infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan pelaksanaan program terkendala karena aksesibilitas sangat sulit. Lokasi desa yang cenderung terpencil dan kualitas jalan buruk membuat perjalanan menuju desa memakan waktu yang tidak sebentar. Hal itu diperparah dengan ketersediaan data pendukung yang kurang menyebabkan pelaksanaan program terhambat,.

Banyak desa yang tidak menikmati proses dalam mengembangkan wisata. Kebanyakan desa hanya menginginkan hasil instan. Beberapa desa masih sulit diajak untuk merencanakan secara jangka panjang. Maka ke depannya perlu dilakukan edukasi untuk meyakinkan desa mengikuti proses pembangunan desa dengan visi jangka panjang. (Aldhiana Kusumawati)

Bagaimana menghadapi kendala lemahnya kelembagaan dalam membangun desa wisata?

Konflik yang sering terjadi adalah pada lembaga di desa, sedangkan untuk pemerintah di daerah sudah cenderung satu suara. Hingga saat ini terjadi banyak hubungan yang unik karena antar desa terdapat proses saling belajar. Hubungan yang berjalan antar desa dapat mendukung penyelesaian masalah di desanya masing-masing. Konflik kepentingan pasti ada, seperti konflik batas desa pernah terjadi dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar desa. Komunikasi antar lembaga di desa harus terus ditingkatkan, serta diadakan forum untuk membuat lembaga di desa menjadi satu suara (Aldhiana Kusumawati)

Dalam pengelolaan Desa Wisata Lestari apakah ada dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan bagaimana mengantisipasinya?

Jelas ada dampak. Dampak lingkungan karena pengembangan desa wisata harus diimbangi dengan program – program yang ada seperti pengelolaan sampah dan peningkatan kesehatan masyarakat.  (Tulus Habib Makruf)

Masyarakat desa sudah memiliki perhatian dengan menjaga kelestarian lingkungan karena program dewils juga selalu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat. (Aldhiana Kusumawati)

Webinar dibuka dengan pemaparan dari narasumber Sigit Asmodiwongso mengenai tantangan, peluang, dan harapan pada situs bersejarah yang berlokasi di daerah Gombong, Kebumen. Kawasan Gombong ini memiliki situs-situs bersejarah mulai dari zaman pra sejarah, megalitikum, Mataram Islam, hingga kolonial. Peninggalan-peninggalan yang ada di daerah Gombong berupa benteng-benteng pertahanan Belanda pasca perang Jawa, makam dan petilasan pasca Perang Diponegoro, serta batu lumpang dan punden berundak inilah yang membuat Gombong berpotensi menjadi sebuah kota bersejarah.

Namun dengan begitu banyak potensi yang dimiliki, Gombong sebagai situs sejarah di wilayah pedesaan masih menghadapi beberapa tantangan dalam upaya konservasi situs-situs bersejarahnya. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya:

1. Kurangnya dokumentasi, pengetahuan lokal, penelitian, serta diseminasi hasil penelitian;
2. Menemukan relevansi dengan kehidupan lokal serta membangun signifikansi situs bagi masyarakat
3. Edukasi dan advokasi terkait konservasi situs bersejarah

Meskipun demikian terdapat beberapa peluang dalam pengembangan desa situs bersejarah. Beberapa hal yang dinilai sebagai peluang pengembangan desa situs bersejarah khususnya Gombong diantaranya adalah adanya Pergub Jateng No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, pelibatan masyarakat lokal dalam penyelenggaraan wisata sejarah budaya, serta penyusunan kurikulum muatan lokal di sekolah sebagai bentuk edukasi dini terhadap generasi penerus terkait potensi situs sejarah yang ada di sekitarnya.

Webinar kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber Wahyu Utami. Menurut pandangannya masyarakat dan potensi desa adalah hal utama yang saling terkait dan harus ditanamkan. Nilai dan sejarah memang penting dalam pengembangan ekonomi pusaka tetapi perlu juga didorong dengan adanya dinamika kebutuhan. Namun perlu diperhatikan bahwa masyarakat juga perlu dipahamkan terkait potensi kawasan sehingga masyarakat juga dapat menjaga nilai-nilai yang ada jangan sampai nantinya mengalami kebingungan ketika investor berdatangan dan menyebabkan degradasi pada nilai dan sejarah yang ada seperti kasus yang terjadi di Danau Toba dan Borobudur. Oleh karena itu, masyarakat perlu disiapkan untuk memiliki ketangguhan dan kesiapan akan kemungkinan semacam itu di kemudian hari. Pengembangan kawasan juga dapat diarahkan pada Kawasan  Ekonomi Berbasis Pusaka dimana tetap mempertahankan nilai dari kawasan. Disamping itu, menurutnya, regenerasi juga menjadi salah satu cara untuk melestarikan nilai kawasan agar tidak berubah jauh dari aslinya tanpa kemauan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam pengembangan wisata pada kawasan situs bersejarah, menurut Wahyu Utami, juga semestinya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata pada kawasan situs bersejarah ini utamanya terletak pada ketidakmampuan beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman sehingga melestarikan apa yang sudah ada di suatu kawasan menjadi kunci utama dari pengembangan wisata pada kawasan situs bersejarah.

Selanjutnya sesi diskusi dalam webinar diwarnai dengan berbagai pertanyaan yang menarik. Salah satu contohnya adalah bagaimanakah strategi agar masyarakat ikut mendapatkan dampak positif dari pengembangan wisata bersejarah dengan keterbatasan pengubahan lahan dan tidak punya kewenangan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Menurut Sigit Asmodiwongso, salah satu strateginya adalah dengan membuat paket wisata dan mengangkat atraksi kesenian dari warga lokal. Selain itu, menurut Wahyu Utami, local knowledge dan kesiapan perlu menjadi fokus utama dalam hal ini. Seringkali masyarakat mengalami keterbatasan perihal pengetahuan dan juga kemampuan seperti bahasa yang mana hal ini membatasi peran mereka dalam pengembangan wisata desa bersejarah. Dalam hal ini perlu adanya pelatihan untuk mempersiapkan masyarakat terkait pengembangan wisata desa bersejarah sehingga masyarakat pun bisa berdaya tahan terutama menghadapi perubahan di era milenial dan digital saat ini.

Webinar kemudian ditutup dengan pernyataan dari peserta yakni Gunung Radjiman (PSPPR UGM) serta narasumber Sigit Asmodiwongso. Gunung Radjiman menyampaikan bahwa masyarakat sekitar harus tanggap terhadap potensinya. Selain itu, perlu adanya upaya pengembangan dan disertai dengan kewenangan Pemda setempat untuk mengembangkan kawasan wisata, sehingga ada koordinasi antara masyarakat, Pemda, dan investor lokal. Kemudian ditutup oleh pernyataan akhir narasumber Sigit Asmodiwojo yaitu pengelolaan itu berpusat pada warga, sehingga kedaulatan mengambil keputusan berada di tangan desa. Pendampingan dengan masyarakat desa perlu ditekankan. (SCA/MG)