Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi kabar yang menggembirakan bagi berbagai pihak khususnya para penggerak desa. Dengan hadirnya UU tersebut, desa tak lagi menjadi objek melainkan dipandang sebagai subjek pembangunan. Apalagi selama ini desa seringkali justru terasingkan dari pembangunan. Pembangunan mega infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM masih terkonsentrasi di urban area saja. Padahal, membangun negeri ini tidak terlepas dari membangun desa yang jumlahnya mencapai lebih dari 80.000 di Indonesia.

 

Sebagai implikasi atas bergesernya sudut pandang terhadap desa menjadi subjek pembangunan, maka sudah seharusnya kompetensi tata kelola keuangan desa ditingkatkan. Sujanarko, Direktur PJ-KAKI KPK menyampaikan bahwa sebagai subjek pembangunan, desa harus meningkatkan kualitas program maupun keluarannya melalui audit dan berbagai paradigma baru yang muncul bersamaan dengan meningkatnya kapasitas desa. Sayangnya, realita tidak menunjukkan hal tersebut. Almas Sjafrina, Peneliti Indonesia Coruption Watch, dalam paparannya menyampaikan bahwa kepala desa merupakan aktor terbanyak ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kasus korupsi di desa rupanya juga menjadi kasus yang paling banyak ditindak aparat penegak hukum dalam tiga tahun terakhir dengan berbagai modus di antaranya penggelapan, mark up, dan penyalahgunaan wewenang.

 

Seringkali publik bertanya-tanya, mengapa anggaran desa marak dikorupsi? Almas memaparkan bahwa banyak alasan yang menjadi latar belakang korupsi dana desa mulai dari tingginya biaya menang pilkades, adanya intervensi dari pejabat di atas kades, tertutupnya pengelolaan anggaran, hingga minimnya pelibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Korupsi di tingkat desa dapat terjadi melalui salah satu modus atau gabungan di antara beberapa modus tersebut. Pada akhirnya, hak masyarakat desalah yang kembali tercederai. Mereka tidak dapat merasakan dampak pembangunan sebagaimana mestinya. Di Desa Bayan, Lombok Utara misalnya, sebanyak 545 penerima bantuan rupanya belum menerima bantuan berupa pembangunan jamban.

 

Hal serupa juga seringkali dialami oleh masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Frans Maniagasi, Ketua Forum Sabang Merauke, menyampaikan bahwa hingga saat ini masyarakat terutama penduduk asli Papua belum merasakan kesejahteraan. Dana desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh kampung –kosakata yang umum digunakan untuk mendefinisikan desa di Papua– kerapkali tidak sampai di kampung-kampung di Papua. Oleh sebab itu, Frans berpendapat bahwa tata kelola kabupaten/kota ke bawah perlu untuk diperkuat. Tak hanya itu, upaya pendampingan juga sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan korupsi. Dana desa sebaiknya tidak langsung disalurkan ke bawah tetapi harus disalurkan bersamaan dengan program sehingga diperlukan perencanaan program yang matang terlebih dahulu. Menurut Frans, menyalurkan dana langsung ke bawah selayaknya “membuang garam di laut” karena tidak akan berbekas. Budaya permisif di kampung, di mana masyarakat lokal menganggap penggelapan uang oleh kepala kampung maupun kerabatnya adalah hal yang lumrah, juga harus dihilangkan.

 

Permasalahan korupsi di tingkat desa merupakan masalah yang kian kompleks selama bertahun-tahun lamanya. Sebagai upaya untuk memberantasnya, Sujanarko menyampaikan bahwa diperlukan pendekatan dengan komunitas, di mana solusi yang diupayakan untuk menyelesaikan kasus korupsi harus di­-customize sesuai dengan kebutuhan desa sebab tidak ada satupun obat yang mujarab memberantas seluruh kasus korupsi tanpa kecuali. Terkait hal tersebut, Sujanarko menyampaikan bahwa akses keterbukaan terhadap publik dan seberapa tinggi keterkaitan publik dengan program menjadi dua kunci utama dalam pemberantasan korupsi khususnya di tingkat desa. Adapun KPK dalam hal ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan supervisi hingga tingkat desa. Namun demikian, KPK sampai saat ini telah berperan dalam melakukan kajian dan memberi rekomendasi yang lebih baik bagi tata kelola keuangan desa dengan pendekatan komunitas. (ETA/MG)

 

Artikel ditulis berdasarkan Webinar Kongres Kebudayaan Desa Seri 14 Prinsip Anti Korupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Anti Korupsi dari Desa untuk Tatantan Indonesia Baru tanggal 9 Juli 2020